3 Hal yang Disampaikan Irjen Marthinus Hukom Usai Resmi Dilantik Jokowi Jadi Kepala BNN

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Pol Marthinus Hukom menegaskan, dirinya tak akan memberikan toleransi kepada aparat TNI-Polri yang terlibat narkoba.

Marthinus Hukom memastikan akan menindak tegas apabila ada aparat TNI-Polri maupun PNS yang terlibat kasus narkoba.

"Yang jelas, saya tidak mentolerir keterlibatan anggota siapapun, untuk baik itu anggota Polri, PNS, militer, kita akan melakukan kerja sama dengan setiap stakeholder untuk koreksi ke dalam," ujar Marthinus usai dilantik menjadi Kepala BNN oleh Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/12/2023).

"Jadi saya memberi pesan juga kepada siapapun aparat yang terlibat, kita akan melakukan tindakan tegas," sambung dia.

Irjen Pol Marthinus Hukom pun mengaku sudah meminta dukungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyelesaikan aparat Polri yang bermain dengan bandar narkoba.

Marthinus juga akan meminta dukungan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto apabila ada keterlibatan angggota TNI dalam kasus narkoba.

"Begitu juga dengan ASN, saya juga akan berkoordinasi dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan menteri-menteri lain yang mungkin bisa membantu kita membersihkan ke dalam struktur," ucap dia.

Marthinus menuturkan keterlibatan aparat TNI-Polri dan ASN dalam peredaran narkoba, akan membuat jaringan narkoba semakin kuat. Oleh sebab itu, kata dia, struktur tersebut harus dilemahkan agar tidak ada kesempatan dalam peredaran narkoba.

"Semua peredaran narkoba ini ada 3 hal yang perlu jadi perhatian. Yang pertama adalah suplai, yang kedua adalah demand, dan yang ketiga adalah dukungan keuangan. Tiga itu harus kita hentikan, kita miskinkan bandar-bandar narkoba tersebut," tutur Marthinus.

Selain itu, Irjen Marthinus Hukom mengatakan, akan mempelajari terlebih dahulu manfaat tanaman kratom bagi kesehatan. Dia tak mau terburu-buru memutuskan sebab hal ini menyangkut keselamatan masyarakat.

"Saya harus pelajari dulu ya, karena saya bukan Ahli Kimia, bukan Ahli tentang Kesehatan. Kita perlu koordinasi dengan Menteri Kesehatan dan kebijakan pemerintah apa itu yang kita ikuti. Dan ini juga kan menyangkut keselamatan manusia dan kita menggunakan kemanfaatan," ujar Marthinus.

Dia akan mempertimbangkan penggunaan tanaman kratom baik dari sisi kesehatan maupun hukumnya. Marthinus menuturkan, apabila lebih banyak daya rusaknya bagi kesehatan, maka sebaiknya tak perlu digunakan.

"Kalau memang lebih banyak manfaatnya itu pertimbangan hukumnya apa, pertimbangan etisnya apa. Tapi kalau lebih banyak mudaratnya atau daya rusaknya, untuk apa kita lakukan?," ucap dia.

Marthinus Hukom menyampaikan, untuk saat ini, penggunaan zat adikitif dan ganja bagi kesehatan akan merujuk ke Undang-Undang (UU). Termasuk, penggunaan kratom untuk kesehatan.

"Ya saya lihat kepada UU saja. Kalau UU melarang, ya kita larang. Ya itu," tandas Marthinus.